Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Tokoh Islam Berkumpul di Rumah JK Malam Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah tokoh muslim hadir di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019. Mulai dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir hadir dalam pertemuan itu. Tempo/Egi Adyatama
Sejumlah tokoh muslim hadir di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019. Mulai dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir hadir dalam pertemuan itu. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh Islam berkumpul di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam, 22 April 2019. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie Anggap Reuni Akbar 212 Tak Produktif

Dari pantauan Tempo, tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, sejumlah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mulai dari Mahfud MD dan Hamdan Zoelva.

Selain itu, nampak pula Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid dan Sekretaris Jenderalnya Anwar Abbas, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Ashidiqqie, hingga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin.

Hadir pula Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahudin Wahid, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal, Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva, Waketum PP PERSIS Jeje Zainuddin, dan Keta Umun PB Al Washliyah Yusnar Yusuf.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pertemuan ini memang akan digelar. "Agendanya membahas masalah- masalah bangsa," kata Abdul Mu'ti, saat dihubungi Tempo.

Beberapa hari lalu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj telah menyebut akan adanya pertemuan ini. Ia menyebut pertemuan akan digelar dalam bentuk undangan makan malam, di kediaman dinas JK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ia mengatakan ini juga kali pertama PBNU akan berkomunikasi dengan Muhammadiyah, pasca Pemilihan Umum 2019 berakhir.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshidiqie mengaku diundang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK malam ini. Jimly mengatakan, JK juga mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan lainnya dalam pertemuan terbatas nanti.

Baca juga: Ikatan Cendekiawan Muslim Minta Beda Pendapat Tak Dipidanakan

Adapun bahasan pertemuan nanti, kata Jimly, ialah untuk membahas situasi terkini pascapemungutan suara pemilihan presiden 2019. Dia berujar, pertemuan akan membicarakan bagaimana kembali merukunkan masyarakat seusai pilpres.
 
Pasca pemilihan presiden dan anggota legislatif 2019, beberapa masalah memang muncul. Yang paling ramai dibicarakan, adalah terkait hasil hitung cepat (quick count) pilpres yang diperdebatkan masyarakat.
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

8 jam lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

1 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

2 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Pengamat Ungkap Syarat Calon Lain Bisa Imbangi Khofifah di Pilkada Jatim 2024, Apa Saja?

2 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Dok Muslimat NU
Pengamat Ungkap Syarat Calon Lain Bisa Imbangi Khofifah di Pilkada Jatim 2024, Apa Saja?

Khofifah dinilai menjadi calon terkuat pada Pilkada Jatim 2024.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

6 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

6 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

8 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.